TABEL TARIF PPh Pasal 22

TABEL TARIF PPh Pasal 22
No
Uraian
Tarif x DPP
Penyetoran & Pelaporan
Dasar Hukum
1
Impor barang, pemungut Bank Devisa dan Ditjen Bea Cukai

Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dapat dilihat di pasal 3 KMK 236/KMK.03/2003

Terutang/ dipungut saat:
           Bersamaan dengan pembayaran Bea  Masuk; atau
           Penyelesaian dokumen impor (PIB), jika pembayaran BM ditunda atau dibebaskan.
o   Pakai API: 2,5% x Nilai Impor;
o   Tidak pakai API: 7,5% x Nilai Impor;
o   Lelang barang yang tidak dikuasai : 7,5% x harga jual lelang.
o   Impor kedelai,gandum, & tepung terigu oleh importir yang pakai API: 0,5% x nilai impor (diatur dalam PMK 08/PMK.03/2008stdtd PMK 154/PMK.03/2010 sejak 4 Februari 2008s.d sekarang)

TIDAK FINAL
Harus disetor dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemungutan dilakukan.

Penyetoran dilakukan oleh:
§       Importer yang bersangkutan
§       DJBC

KAP :411123
KJS: 100

Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22, secara mingguan paling lambat 7(tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

SSP berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
o   PMK 154/PMK.03/2010
o   KMK 254/KMK.03/2001 Jo KMK 392/KMK.03/2001 Jo KMK 236/KMK.03/2003 Jo PMK 154/PMK.03/2008 Jo PMK 210/PMK.03/2008 Jo PMK 154/PMK.03/2010
o   KEP 417/PJ/2001
o   PMK 80/PMK.03/2010
2
Pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga Negara lainnya.

Dan;

Pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran untk pembayaran yang dilakukan  dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).

Dan;

Pembelianbarang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).

Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang dapat dilihat di pasal 3 PMK 154/PMK.03/2010
1.5% x harga pembelian barang(minimal harga pembelian adalah diatas RP 2.000.000 bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah)

TIDAK FINAL

Terutang & dipungut saat pembayaran.
Harus disetor pada hari yang sama dengan pembayaran. Dengan menggunakan SSP atas nama rekanan yang ditandatangani oleh pemungut.

KAP: 411122
KJS: 900

Bendahara pemungut wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lambat tgl 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.

SSP berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
o   PMK 154/PMK.03/2010
o   PMK 80/PMK.03/2010
3
Penjualan barang oleh badan yang bergerak di bidang usaha :

Disetor paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP.

KAP: 411122
KJS: 100

Dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pemungutan pajak menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak rangkap tiga (3):
        Lembar 1: WP
           Lembar 2: KPP
          Lembar 3: Arsip Pemungut.
o   PMK 154/PMK.03/2010
o   KEP 401/PJ/2001
o   SE 17/PJ.43/2001
o   KEP 69/PJ/1995
o   KEP 01/PJ/1996
o   KEP 32/PJ/1995
o   KEP 65/PJ/1995
o   SE 24/PJ.43/2001
o   PER 52/PJ/2008
o   PMK 80/PMK.03/2010

ü  Industri semen;
·         PMK154/PMK.03/2010
·         KEP 401/PJ/2001
·         SE 17/PJ.43/2001
·         Sejak 1 Juli 2001
Industri Semen:
0,25% x DPP PPN

TIDAK FINAL

ü  Industri Kertas;
·         PMK 154/PMK.03/2010
·         KEP 69/PJ/1995
·         Sejak 1 Juli 1995
Industri Kertas:
0,1% x DPP PNN

TIDAK FINAL

ü  Industri Baja;
·         PMK 154/PMK.03/2010
·         KEP 01/PJ/1996
·         Sejak 1 Juli 1996
Industri Baja:
0,3% x DPP PPN

TIDAK FINAL

ü  Industri Otomotif;
·         PMK 154/PMK.03/2010
·         KEP 32/PJ/1995
·         KEP 65/PJ/1995
·         SE 24/PJ.43/2001
Yang ditunjuk sebagai pemungut termasuk ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk), APM (Agen Pemegang Merk), importirumum kendaraan bermotor.

Dikecualian dari pemungutan PPh pasal 22, yaitu penjualan kepada:
§  Instansi pemerintah
§  Corps Diplomatik
§  Bukan subjek pajak. (Pasal 2 KEP 32/PJ/1995)

Keterangan :
Industri rokok mulai 1 januari 2009, tidak ditunjuk lagi sebagai pemungut PPh Pasal 22 (diatur di PER 52/PJ/2008)
Industri Otomotif:
0,45% x DPP PPN

TIDAK FINAL

Terutang/dipungut saat penjualan.
4
Penjualan Migas oleh Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar.

Terutang / dipungut saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO)
Penjualan kepada SPBU swasta:
0,3% x penjualan (tidak termasuk PPN)

Penjualan kepada SPBU Pertamina:
0,25% x penjualan (tidak termasuk PPN)


Gas, pelumas:
0,3 % x penjualan (tidak termasuk PPN)


Penjualan kepada:
Agen/penyalur: sifat FINAL
Selain Agen: sifat TIDAK FINAL
Terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO) ditebus.

Dilaporkan dengan menguunakan SPT Masa PPh Pasal 22, paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pemungut pajak menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak rangkap 3(tiga):
         Lembar 1: WP
         Lembar 2: KPP
         Lembar 3: Arsip Pemungut.
o   PMK 154/PMK.03/2010
o   KEP 417/PJ./2001
o   PMK 80/PMK.03/2010
5
Pembelian bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industry atau eksportir yang bergerak di sector :
      Kehutanan
       Perkebunan
       Pertanian
       Perikanan

Contoh pemungut:
       Industri tepung tapioca
       Industry kayu gelondongan,dsb.
0,25% x pembelian (tidak termasuk PPN)

Sejak 1 Januari 2009 s.d sekarang

0,5% x pembelian (tidak termasuk PPN)

Sejak 2 Januari 2003 s.d 31 Desember 2008

Terutang/dipungut saat pembelian.

TIDAK FINAL

o   PMK 154/PMK.03/2010
o   PMK 80/PMK.03/2010
o   KEP 25/PJ/2003 Jo PER/23/PJ/2009 ttg pedagang pengumpul.
6
Penjualan barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh WP Badan.

Barang yang tergolong mewah yang dipungut PPh Pasal 22:
       Pesawat udara pribadi harga jual lebih dari RP 20 M;
        Kapal pesiar & sejenisnya, harga jual RP 10 M;
       Rumah beserta tanahnya, harga jual/harga pengalihan lebih dari Rp 10 M dan luas bangunan lebih dari 500 m2;
       Apartemen kondominium & sejenisnya, harga jual/harga pengalihannya lebih dari Rp 10 M dan /atau luasa bangunan lebih dari 400 m2;
        Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang (sedan,jeep, sport utility vehicle/SUV, multi purpose vehicle/MPV, minibus&sejenisnya), harga jual lebih dari Rp 5 M dan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc.
5% x harga jual (tidak termasuk PPN PPnBM)

TIDAK FINAL


Sejak 1 Januari 2009
Disetor oleh pemungut paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP.


KAP:411122
KJS: 403


Dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
o   PMK 80/PMK.03/2010
o   PMK 253/PMK.03/2008







Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PPN TRANSAKSI LINTAS BATAS MENURUT UU PPN

PPN TRANSAKSI LINTAS BATAS MENURUT UU PPN diadopsi dari : Winarto Suhendro (Staf Pengadilan Pajak) PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui terdapat 2 (dua) prinsip dasar pemungutan PPN atas transaksi lintas batas (cross border transactions) yaitu : 1. Prinsip Tempat Tujuan (Destination Principles) PPN dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi, dalam hal ini tidak memandang asal barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini atas ekspor dibebaskan dari PPN, sedangkan atas impor dikenai PPN. Pada umumnya barang yang diekspor dikenai PPN dengan tarif 0% (nol persen) sehingga bebas dari beban PPN, sedangkan atas jasa tidak ada keseragaman. 2. Prinsip Tempat Asal (Origin Principles) PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa tanpa memperhatikan apakah akan dijual di dalam negeri atau diekspor. Dalam hal ini atas ekspor akan dikenai PPN sedangkan atas impor tidak dikenai PPN, karena adanya perbedaan tempat asal. Prinsip Tempat Tujuan telah diterapkan dibanyak negara di dunia da
Baca selengkapnya

TALK SHOW ENTERPRENEURSHIP

TALK SHOW ENTERPRENEURSHIP TEMA : MAHASISWA ½ PENGUSAHA Ternyata ilmu itu bukan hanya dari buku-buku yang tebal, jurnal-jurnal, ataupun dari modul-modul yang diberikan dosen pada mahasiswanya. Ternyata ilmu itu bukan hanya tentang penemuan rumus fisika, penelitian terhadap kehidupan masayarakat tertentu ataupun tentang ilmu-ilmu yang menjadi matakuliah kita selama ini. Ilmu menurut saya adalah segala hal yang baru bagi saya agar lebih mengenal dunia dengan berbagai sudut pandang. Bukan hanya dari ilmu exact, maupun juga ilmu social, tapi dari sejarah seseorang, kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dipelajari. Ilmu juga bisa datang dari siapa saja, tergantung kita yang peka atau tidak terhadap hal positif yang dimiliki orang lain. (Martalinda Basuki) Ilmu itu pun saya dapat di talk show ini. Dengan dua narasumber muda yang masih berstatus sebagai mahasiswa di kampus yang sama dengan saya, mereka juga ternyata enterpreneur yang handal. Pertama adalah Kak Martalinda
Baca selengkapnya